SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI KEBUMEN24.COM - BERITA KEBUMEN TERKINI Potensi Kerawanan Pilkada Kebumen Kategori Kerawanan Sedang

Potensi Kerawanan Pilkada Kebumen Kategori Kerawanan Sedang



KEBUMEN-Kebumen24.com- Sebagai salah satu alat kerja dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Bawaslu Kebumen telah memetakan potensi kerawanan melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Dalam IKP tersebut, Kabupaten Kebumen mendapat kategori kerawanan sedang dengan skor kerawanan 46,84 atau level 3.

Anggota Komisioner Bawaslu Kebumen Badruzzaman menyampaikan, kategori kerawanan sedang ini berarti terdapat atau hampir setengah potensi kerawanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Kebumen mendatang berpotensi bakal terjadi.
 “Bukan berarti kategori kerawanan sedang kita ayem. Jadi semua harus kita antisipasi. Isu strategis juga dapat mempengaruhi kategori kerawanan sedang kita dan faktor lain seperti dinamika di masyarakat yang menjadi pembicaraan publik,” terang dia, saat launching IKP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, Selasa, 10 Maret 2020.

Badruzzaman menyebutkan, level kerawanan dalam IKP pada Pilkada 2020 ini terbagi 6 yaitu level 1 (skor lebih kecil dari 36,12) yang berarti sebagian kecil indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 2 (skor 36,13 – 43,06) yang berarti sebagian indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 3 (skor 43,07 – 50,00) yang berarti hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 4 (skor 50,02 – 56,94) yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 5 (skor 56, 95 – 63,88) yang berarti sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi. Level 6 (skor lebih dari 63,88) yang berarti seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Sebagai bahan pijakan menghadapi Pilbup, IKP ini merupakan hasil dari penelitian Bawaslu sebelumnya, mulai dari Pemilihan tahun 2015 atau pemilihan terakhir ditingkat kabupaten serta data pemilihan Gubernur 2018 dan Pemilihan Umum 2019. Secara nasional, IKP 2020 ini merupakan penyempurnaan dari IKP-IKP sebelumnya yaitu IKP 2015, 2017, 2018 dan IKP 2019.

“Semua alat kerja pengawasan yang didalamnya terdapat dimensi dan sub dimensi berangkat dari sini,” jelasnya.

Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pemilihan. Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah Dimensi Sosial dan Politik (DSP) dengan subdimensi relasi kekuasaan tingkat lokal, otoritas penyelenggara negara, otoritas penyelenggara pemilihan dan keamanan.

Kemudian, Dimensi Pemilihan yang Bebas dan Adil (DPBA) dengan subdimensi hak pilih, kampanye peserta, pemungutan suara, ajudikasi keberatan peserta/calon, pengawasan pemilihan. Selain itu Dimensi Kontestasi (DK) dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, kampanye calon. Serta Dimensi Partisipasi (DP) dengan subdimensi partisipasi pemilih dan partisipasi partai politik.

Lebih detil, ia memaparkan mengenai skor IKP empat dimensi untuk kabupaten Kebumen yakni DSP (44,32), DPBA (42,60), DK (43,98), DP (65,15). Jika melihat data perdimensi, maka di kabupaten Kebumen yang paling berpotensi rawan adalah Dimensi Partisipasi yang rendah, disusul Dimensi Sosial Politik, kemudian Dimensi Kontestasi atau kompetisi/persaingan dan yang terakhir Dimensi Pemilihan yang Bebas dan Adil.

“IKP ini adalah alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan. Juga sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini sehingga di Pilkada tidak terjadi lagi,” paparnya.

Dikatakan Badruzzaman, upaya pencegahan dini telah dilakukan Bawaslu Kebumen seperti mengirimkan surat himbauan tertulis kepada Bupati Kebumen tentang larangan mutasi jabatan selama enam bulan sebelum pencalonan, kecuali atas izin menteri pada awal Januari 2020. Lebih lagi, himbauan tertulis mengenai netralitas ASN telah dilayangkan melalui Sekda Kebumen. Tidak ketinggalan mengenai netralitas TNI, Polri dan Kepala Desa dan perangkat dalam Pilkada mendatang.
 “Pasca melaunching hari ini, kita akan mengundang pihak terkait untuk mentransfer apa yang jadi pijakan kita,” pungkasnya. (K24/Hfd)




Post a Comment

0 Comments