SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE KAMI KEBUMEN24.COM - BERITA KEBUMEN TERKINI Penanganan Kemiskinan Dinilai Belum Optimal, Anggota DPRD Kebumen Tawarkan Solusi Jitu

Penanganan Kemiskinan Dinilai Belum Optimal, Anggota DPRD Kebumen Tawarkan Solusi Jitu

Foto Istimewa
KEBUMEN, Kebumen24.com- Kemiskinan saat ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi Kabupaten Kebumen. Terlebih memasuki lembaran baru tahun 2020, Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk mencapai lebih 1,1 juta jiwa ini dihantui predikat Kebupaten termiskin di Jawa Tengah menggantikan posisi Kabupaten Wonosobo.

Predikat yang terkesan kian terpuruk ini menjadi begitu pelik sehingga mengundang perhatian banyak pihak untuk turut serta mencarikan jalan keluar. Tak terkecuali anggota DPRD Kebumen Tatag Sajoko. 

Foto Istimewa

Hal itu disampaikan saat acara dialog interaktif 'Pro Justisia' yang ditayangkan secara langsung oleh Ratih TV Kebumen pada Minggu, 1 Maret 2020. Menurutnya, meski indeks pencapaian pengentasan kemiskinan menunjukan trend positif, akan tetapi ia menilai prosentase itu tidak sebanding dengan besaran kucuran dana yang digelontorkan baik dari tingkat Kabupaten hingga pusat. "Kemarin hanya terjadi penekanan angka kemiskinan berubah menjadi 0,7%. Artinya anggaran dengan perubahan yang ada tidak berdaya guna," katanya.

Politisi dari PDI Perjuangan itu memaparkan, secara matematis akumulasi anggaran pengentasan kemiskinan yang jumlahnya mencapai Rp 370 miliar mestinya dapat mencapai angka 3-5%. Dengan catatan, jika persoalan ini dianggap sebagai sebuah kedaruratan maka perlu adanya perubahan model dalam sistem penanganan pengentasan kemiskinan melalui satu pintu.

"Saya melihat pola ini harus dirubah. Pengentasan ini coba diangkat melalui satu pintu," terangnya.

Selama ini, terang Tatag, bukan persoalan program yang kurang tepat sasaran. Melainkan sistem yang diterapkan dengan melibatkan OPD lintas sektoral untuk bersama memiliki tanggung jawab mengentaskan kemiskinan dinilai kurang begitu efektif dan produktif. Sebab anggaran yang tersedot untuk pendampingan cukup banyak.

"Misalkan ada 10 OPD, anggaran pendampingan program ya berpusat di satu pintu itu," imbuh dia.

Selain dapat memangkas anggaran pendampingan, jika nantinya program konkret satu pintu dapat terealisasi. Maka leading sektor penanganan kemiskinan akan jelas untuk menentukan prioritas program. Di lain sisi juga dapat memudahkan fungsi pengawasan.

"Sederhana sebenarnya, pengawasan akan mudah, program akan terfokus dan dananya akan terpusat. Kalau masing-masing OPD melakukan seperti ini akan menyulitkan pengawasan," tandasnya.

Tatag yang berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) VII meliputi Kecamatan Prembun, Bonorowo, Padureso, Ambal dan Mirit mengatakan, meski baru sekedar usulan dari dirinya namun ia telah menawarkan kepada eksekutif maupun rekan kerjanya di jajaran legistlatif. Ia berharap buah pemikirannya itu dapat diterima dan terealisasi.

"Karena ini yang menawarkan saya sendiri semoga teman-teman mendorong," pungkas Wakil Ketua Komisi A DPRD Kebumen itu. (K24/Hfd)

Post a Comment

0 Comments