SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI KEBUMEN24.COM - BERITA KEBUMEN TERKINI Wabup Arif : Data Kemiskinan Harus Divalidasi Ulang

Wabup Arif : Data Kemiskinan Harus Divalidasi Ulang



KARANGANYAR, Kebumen24.com - Pemerintah Kabupaten Kebumen terus lakukan berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran. Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) / Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Candisari Karanganyar, Senin 17 Februari 2020 itu, dihadiri Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TP2KD) Kabupaten Kebumen.


Dalam kesempatan tersebut Wabup Arif secara khusus membuka kesempatan kepada para peserta untuk memberikan masukan terkait masalah penanggulangan kemiskinan di Kebumen. Baik Camat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Pendamping Keluarga Harapan (PKH) memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kondisi di wilayah kerja masing-masing. 

Beberapa fakta pun didapatkan. Petugas bukan hanya direpotkan kurangnya data, tapi juga menghadapi masih kurangnya kesadaran warga dalam memfokuskan bantuan agar sesuai peruntukan atau benar-benar tepat sasaran.


Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati meminta agar penerima manfaat program untuk lebih diprioritaskan pada individu atau rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan rendah yang terdaftar dalam basis data kemiskinan. Menurut Wabup, verifikasi dan validasi data  harus dilakukan untuk menjamin ketepatan penerima manfaat. Verifikasi terhadap masyarakat yang terdata dalam basis data kemiskinan tersebut dilakukan secara berjenjang.

 "Untuk mendapatkan validitas data penduduk yang berhak mendapatkan bantuan program, semestinya dilakukan mulai RT, RW hingga tingkat Kabupaten, dengan begitu penerima manfaat benar-benar valid." ujar Wabup.

Sosialisasi yang dibuka Wakil Bupati H Arif Sugianto ini selain dihadiri Sekretaris Dinas Sosial PPKB Kinanto, juga dihadiri langsung perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta  OPD terkait seperti  Dinas Dukcapil, BAPPEDA dan Dispermades.(K24/ARTA) 


Post a Comment

0 Comments