SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI KEBUMEN24.COM - BERITA KEBUMEN TERKINI Permudah Akomodir Aspirasi, Wadah Perkumpulan Kepala Desa di Kebumen Terbentuk

Permudah Akomodir Aspirasi, Wadah Perkumpulan Kepala Desa di Kebumen Terbentuk


 

ALIAN, Kebumen24.com- Guna mempermudah dalam mengakomodir berbagai aspirasi para Kepala Desa (Kades) di Kebumen. Wadah kepala desa se Kebumen yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) telah terbentuk.

Menyematkan ikon daerah yakni Walet, wadah tersebut dinamai Walet Mas PAPDESI. Keputusan itu berdasar atas rapat konsolidasi Kades di Gedung Serbaguna Desa Bojongsari, Kecamatan Alian pada Rabu, 26 Februari 2020 siang. Mengusung tema ‘Membangun Negara dari Desa’, pada kesempatan itu muncul beberapa kesepakatan seperti penyusunan AD/ART paguyuban serta pembentukan kepengurusan Walet Mas PAPDESI.

Dari hasil kesepakatan para Kades yang hadir, memutuskan Sri Budi Murniyanto yang merupakan Kades Wonoharjo, Kecamatan Rowokele menjabat sebagai Ketua Umum Walet Mas PAPDESI. Sedangkan Ketua 1 dijabat oleh Sutarjo selaku Kepala Desa Seling, Kecamatan Karangsambung dan Ketua 2 dijabat Edy Iswadi selaku Kepala Desa Bojongsari, Kecamatan Alian.


Ketua Umum Walet Mas PAPDESI Sri Budi Murniyanto menyampaikan, dengan terbentuknya paguyuban Kades di Kabupaten Kebumen, ia berharap hadirnya Walet Mas PAPDESI  dapat menjalin kekompakan dan kerukunan antar Kades. Dilain sisi, segala aspirasi dan kebutuhan masing-masing Kades dapat terakomodir.

“Ini momentum yang menggembirakan, karena rekan-rekan Kades memang mengharapkan ada peguyuban yang nantinya bisa mengakomidir aspirasi Kades baik ke tingkat Kabupaten, Provinsi hingga pusat,” jelas Budi.

Ia menambahkan, beberapa program yang akan di perjuangkan yakni dapat mengembalikan hak asal-usul terkait kewenangan desa. Adapun rencana pengukuhan kepengurusan dan deklarasi, kata Budi, akan menunggu hasil pertemuan dengan ketua umum pengurus DPD.

Perlu diketahui, PAPDESI merupakan organisasi atau perkumpulan aparatur pemerintahan desa yang saat ini diakui secara legal formal di tingkat Provinsi maupun Nasional. Terbukti, dari struktur kepengurusan yang ada seperti Dewan Penasehat dijabat oleh Mendagri, kemudian untuk Dewan Pembina dijabat Gubernur Jawa Tengah.

Disebutkan Budi, hasil pertemuan itu mengerucut beberapa rumusan penting dalam mendorong kebijakan pemerintah untuk dapat berpihak kepada desa, diantaranya meningkatkan pagu Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi 15 % dari DAU atau transfer dari APBN setelah dipotong DAK. Selain itu, mengalokasikan dana bantuan khusus untuk tambahan penghasilan kepala desa, bagi desa yang tidak memiliki tanah kas desa atau bengkok. Walet Mas PAPDESI juga meminta agar dilibatkan dalam setiap penyusunan kebijakan maupun regulasi yang terkait dengan pemerintahan desa. (K24/Hfd)

Post a Comment

0 Comments